PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang diterbitkan oleh  Kepala Kepolisian Resort Situbondo Nomor : B/2124/XII/2017/Satreskrim tanggal 19 Desember 2017 Termohon dinyatakan Batal atau Tidak Sah.
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dugaan adanya Tindak Pidana Tambang Liar sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Republik indonesia Nomer 32 Tahun 2009 serta tentang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup sub pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara 
4. Menghukum Termohon untuk menutup dan membayar   sanksi perkara menurut ketentuan hukum UU Nomor 4 Tahun 2009  tentang pertambangan Mineral dan batu bara, pasal yang memuat sanksi pidana diatur dalam Bab XXIII tentang “Ketentuan Pidana”, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal mulai dari Pasal 158 s/d Pasal 165 yaitu Rp 10.000.000.000,00 ( Sepuluh Milyar Rupiah ) karena akibat di keluarkannya SP3 ini kerusakan serta kerugian lingkungan menjadi semakin luas dan semakin maraknya Penambangan-penambangan baru yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di mana-mana.

SUBSIDAIR :

Apabila  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya ( Ex eaquo et bono).