PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) terhadap PARA PEMOHON berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Lingkungan Penyusunan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran (TA) 2021, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 9 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
3. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
4. Menyatakan menurut hukum penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penahan Nomor:

• Dr. YUDHISTIRA HARI SANDI, S.T., M.Si.

1. Surat perintah penyidikan nomor PRINT -161/M.540/Fd.1/02/2022 tanggal 22 Februari 2022
2. Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: PRINT -621/M.5.40Fd.1/07/2022, tanggal 20 Juli 2022,
3. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: PRINT -627/M.5.40/Fd.1/072022,
4. Penahan selama 20 hari, sejak tanggal 20 juli sampai 08 agustus 2022 di rutan kelas IIB Situbondo.

• YUDI KRISTANTO

1. Surat perintah penyidikan nomor PRINT -161/M.540/Fd.1/02/2022 tanggal 22 Februari 2022.
2. Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: PRINT -620/M.5.40Fd.1/07/2022, tanggal 20 Juli 2022.
3.  Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: PRINT -626/M.5.40/Fd.1/072022,
4. Penahan selama 20 hari, sejak tanggal 20 juli sampai 08 agustus 2022 di rutan kelas IIB Situbondo.

adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON.

7. Memerintahkan kepada TERMOHON (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Situbondo No.: PRIN-161/M.5.40/Fd.1/02/2022, tanggal 22 Februari 2022 Tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Lingkungan Penyusunan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran (TA) 2021.

8. Menghukum TERMOHON (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) untuk membayar ganti kerugian, berupa Kerugian Materil sebesar Rp. 150.000,00. (Seratus lima ribu rupiah) dan Kerugiaan Im-materil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

9. Menghukum TERMOHON (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) wajib untuk merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik pemohon sesaat seketika putusan ini dibacakan.

10. Memerintahkan Termohon (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) untuk merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik pemohon serta mengumumkannya pada media massa baik cetak maupun online sesaat seketika putusan ini dibacakan.

11. Menyatakan, demi kepastian hukum bila termohon kembali melakukan upaya hukum kembali atas peristiwa pidana dalam perkara ini, dinyatakan nebis in idem bila subyek dan obyek yang sama.

12. Menghukum TERMOHON (in casu Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo) praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

ATAU dalam peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).